Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
SOCIETAS:Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Atikel diteriam dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian manajemen pelayanan publik dan manajemen kebijakan publik.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNGKU (GERBANGKU) DI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[David Laiyan]]>;
<![CDATA[Bambang Tri Harsanto]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.965
<![CDATA[Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung]]>
<![CDATA[SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Andri Irawan]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.967
<![CDATA[E-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, serta melihat faktorfaktor apa yang menghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis e-government ini dapat tercipta. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya support pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih lemahnya kemampuan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya infrastuktur yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik. Dari segi manfaat yang didapat setelah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government adalah pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya good governance. Dengan adanya sistem e-goverment ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pengembangan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang terkendala dengan wilayah geografis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik.]]>
<![CDATA[HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Irwan]]>;
<![CDATA[Slamet Sampurno Soewondo]]>;
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.975
<![CDATA[This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community. Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.]]>
<![CDATA[STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADI DI KAMPUNG KUPRIK, DISTRIK SEMANGGA, KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>;
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.961
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi]]>
<![CDATA[KEWENANGAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERSELISIHAN SENGKETA ADAT DI KAMPUNG TOMER, KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Thimon Febby]]>;
<![CDATA[Nasri Wijaya]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.976
<![CDATA[The purpose of this research is to find out how far the laws and regulations govern the authority of indigenous peoples in resolving customary disputes. The research method used in this study is Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Socio-legal nature is prescriptive Giving solutions to legal problems by combining normative analysis and non-legal approaches / social aspects. The authority between the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution and the Marind Indigenous Peoples Institution Community of Kanum Tomer is the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution having the authority to carry out customary justice for each tribe / community in the disputed indigenous community while the customary community does not have the authority to conduct customary hearings for each member of the tribe disputes but all customary justice mechanisms carried out by the Marind Imbuti Community Institution and the Marind Kanum Indigenous Community as regulated in Article 10 of Perdasus Number 20 of 2008 cannot yet be legally accounted for because they are not in accordance with the instructions of article 10 paragraph (2) of Perdasus Number 20 Year 2008. Keywords: Indigenous Peoples Institutions, Indigenous Disputes]]>
<![CDATA[STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADI DI KAMPUNG KUPRIK, DISTRIK SEMANGGA, KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>;
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.961
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNGKU (GERBANGKU) DI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[David Laiyan]]>;
<![CDATA[Bambang Tri Harsanto]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.965
<![CDATA[Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung]]>
<![CDATA[SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Andri Irawan]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.967
<![CDATA[E-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, serta melihat faktorfaktor apa yang menghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis e-government ini dapat tercipta. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya support pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih lemahnya kemampuan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya infrastuktur yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik. Dari segi manfaat yang didapat setelah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government adalah pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya good governance. Dengan adanya sistem e-goverment ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pengembangan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang terkendala dengan wilayah geografis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik.]]>
<![CDATA[HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Irwan]]>;
<![CDATA[Slamet Sampurno Soewondo]]>;
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.975
<![CDATA[This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community. Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERSELISIHAN SENGKETA ADAT DI KAMPUNG TOMER, KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Thimon Febby]]>;
<![CDATA[Nasri Wijaya]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v7i01.976
<![CDATA[The purpose of this research is to find out how far the laws and regulations govern the authority of indigenous peoples in resolving customary disputes. The research method used in this study is Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Socio-legal nature is prescriptive Giving solutions to legal problems by combining normative analysis and non-legal approaches / social aspects. The authority between the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution and the Marind Indigenous Peoples Institution Community of Kanum Tomer is the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution having the authority to carry out customary justice for each tribe / community in the disputed indigenous community while the customary community does not have the authority to conduct customary hearings for each member of the tribe disputes but all customary justice mechanisms carried out by the Marind Imbuti Community Institution and the Marind Kanum Indigenous Community as regulated in Article 10 of Perdasus Number 20 of 2008 cannot yet be legally accounted for because they are not in accordance with the instructions of article 10 paragraph (2) of Perdasus Number 20 Year 2008. Keywords: Indigenous Peoples Institutions, Indigenous Disputes]]>
